Sebuah bab tentang ilmu iklim telah dihapus dari manual referensi hukum utama menyusul tuntutan dari 27 jaksa agung negara bagian Partai Republik, sehingga memicu kemarahan di kalangan ilmuwan yang berkontribusi pada publikasi tersebut. Insiden ini menyoroti tren campur tangan politik terhadap sumber daya ilmiah yang digunakan oleh peradilan.
Latar Belakang: Panduan Referensi Bukti Ilmiah
Manual Referensi tentang Bukti Ilmiah, yang diterbitkan oleh Federal Judicial Center sejak tahun 1994, berfungsi sebagai panduan penting bagi hakim dalam menghadapi permasalahan ilmiah yang kompleks di pengadilan. Dikembangkan bekerja sama dengan Akademi Sains, Teknik, dan Kedokteran Nasional yang bergengsi, manual ini telah lama dianggap sebagai sumber yang netral dan berwibawa. Bab yang kini telah dihapus ini memberikan para hakim wawasan berbasis bukti dan tinjauan sejawat mengenai ilmu iklim.
Kampanye Tekanan dan Penghapusan
Pada tanggal 29 Januari, jaksa agung negara bagian mengirim surat ke Pusat Yudisial Federal dengan tuduhan adanya bias dalam bab iklim. Seminggu kemudian, bab tersebut diam-diam dihapus dari edisi online manual tersebut. Respons yang cepat ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengaruh politik terhadap sumber daya hukum. Akademi Nasional, yang masih menjadi tuan rumah bab ini di situs webnya, telah menegaskan komitmennya terhadap konten aslinya.
Serangan Balik Ahli
Sekelompok 28 ilmuwan, insinyur, dan pakar hukum yang berkontribusi pada bagian lain dari manual ini kini secara terbuka mengecam penghapusan tersebut. Surat mereka, yang diterbitkan oleh Science Politics Universitas Georgetown, menggambarkan tindakan tersebut sebagai serangan langsung terhadap independensi peradilan. Para penandatangan berpendapat bahwa tindakan jaksa agung melemahkan kemampuan peradilan untuk mengandalkan bukti ilmiah yang telah diperiksa.
Eskalasi dan Tuntutan Lebih Lanjut
Jaksa Agung, yang dipimpin oleh Austin Knudsen dari Montana, tidak berhenti di situ. Mereka kini telah menekan Akademi Nasional untuk menghapus bab tersebut dari situs webnya sendiri, dan menyebut ketersediaan sumber daya yang berkelanjutan oleh organisasi tersebut “tidak dapat diterima.” Eskalasi ini menunjukkan strategi yang lebih luas untuk mendiskreditkan atau menekan konsensus ilmiah mengenai perubahan iklim dalam proses hukum.
Penghapusan bab ilmu iklim dari Panduan Referensi Bukti Ilmiah merupakan tanda yang meresahkan. Hal ini menunjukkan bagaimana tekanan politik dapat mengesampingkan integritas ilmiah bahkan dalam institusi yang dirancang untuk bersikap objektif dan tidak memihak. Insiden ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk melindungi independensi ilmiah dan memastikan bahwa hakim memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan tidak memihak ketika membuat keputusan hukum yang penting.